Liputanmadura.com (Sampang) Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Sampang dikritik keras oleh Komisi III DPRD setempat karena terus-menerus mengandalkan CV dan kontraktor dalam pengerjaan proyek infrastruktur jalan. DPRD menilai, pemerintah seharusnya mulai mengubah kebijakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui sistem pemberdayaan.
Anggota Komisi III DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin, menyampaikan kritik tersebut saat menanggapi maraknya perbaikan jalan secara swadaya oleh warga di berbagai desa. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat yang patut dihargai.
“Apa yang dilakukan masyarakat itu bukti mereka peduli. Tapi sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan mekanisme yang bisa mereka tempuh secara resmi,” ujarnya, Rabu, 06/08/2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik ini disampaikan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, seiring banyaknya keluhan masyarakat soal kondisi jalan yang rusak parah namun tak kunjung diperbaiki melalui dana APBD. Agus menyebut, selama ini belum ada komunikasi terbuka dari pemerintah soal kondisi anggaran dan proses pengajuan pembangunan.
“Kalau pun lewat PAK, prosesnya baru berjalan sekarang. Masyarakat tidak tahu kapan bisa diperbaiki,” tambahnya.
Ia menilai, kebijakan yang terlalu bergantung pada kontraktor telah menghambat partisipasi warga sekaligus menimbulkan kesan bahwa pemerintah bersikap apatis. Padahal, menurutnya, keterlibatan masyarakat justru bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
“Kalau mereka merasa dilibatkan, otomatis akan ikut menjaga dan memperbaiki jika rusak,” ungkapnya.
Sebagai solusinya, DPRD mendorong pemerintah untuk mengubah pola kerja pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, bukan lagi menyerahkan penuh kepada pihak ketiga.
“Pemerintah tinggal bangun komunikasi yang baik. Libatkan warga sejak awal, bukan hanya sekadar menjadi penonton pembangunan di desanya sendiri,” pungkas Agus.
Penulis : Mohdi Alvaro
Editor : Admin LM
Sumber Berita: Liputan Madura
