DPMD Geram, Aset Desa Torjun Belum Diserahkan Meski Jabatan Berakhir

- Penulis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 04:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liputanmadura.com (Sampang) Jawa Timur – Persoalan aset dan barang inventaris milik Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga kini sejumlah aset desa yang semestinya diserahkan kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa belum juga dikembalikan oleh mantan kepala desa sebelumnya.

Minimnya serah terima tersebut menghambat jalannya roda pemerintahan desa. Banyak kegiatan pelayanan masyarakat tersendat karena ketiadaan barang penunjang seperti kendaraan dinas, peralatan elektronik, hingga dokumen penting administrasi.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanto, angkat suara terkait permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh aset desa merupakan barang milik negara dan wajib dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tidak boleh ada pemahaman seolah-olah aset itu milik pribadi. Semua harus dikembalikan ke desa agar roda pemerintahan berjalan normal,” ujarnya, Jum’at, 08/08/2025.

Sudarmanto juga meminta Camat Torjun untuk segera melakukan langkah aktif berupa pendataan ulang serta pemeriksaan inventaris desa yang belum diserahkan. Ia menyebut keterlambatan ini tidak bisa ditoleransi karena menyangkut pelayanan publik.

“Kami dorong camat untuk bertindak cepat. Jangan sampai ada celah bagi penyalahgunaan aset. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Pj Kades Torjun, Surayyah, juga mengaku dirinya bekerja dalam keterbatasan karena belum menerima sejumlah fasilitas penting. Hal ini membuat proses transisi dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

“Kami berharap segera ada penyelesaian. Banyak aset seperti laptop, printer, dan kendaraan belum kami terima. Tentu ini mengganggu kerja pemerintahan desa,” ucap Surayyah.

Jika mantan kepala desa tetap tidak mengindahkan kewajiban tersebut, DPMD mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum. Pemerintah kabupaten menilai, penyelesaian persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai merugikan masyarakat luas.

Penulis : Mohdi Alvaro

Editor : Admin LM

Sumber Berita: Liputan Madura

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel liputanmadura.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aliansi Wartawan Sampang Gelar NGOBAR di hadiri Kapolres Sampang dan Kasat Resnarkoba
INDODAX Bergabung dengan AFSI untuk Memperkuat Literasi Kripto yang Lebih Inklusif
Polisi Bersama Masyarakat, AKBP Anang Hardiyanto, Kapolres Sampang Silaturahmi ke Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Maliky 
Tanggap Kemarau Panjang, Polres Sampang Distribusikan 120 Ribu Liter Air Bersih
TNI Kuat Bersama Rakyat, Peltu Karmuji Danposramil 0828/13 Pangarengan Kembali Laksanakan “Jumat Berkah” Desa Ragung
Visitasi Akreditasi MTs Darul Iman Bunten Timur Berjalan Lancar, Asesor Apresiasi Semangat Pendidikan di Pelosok Madura
Danposramil 0828/13 Pangarengan Beserta Anggota Bantu Padamkan Api Kebakaran Lahan Dekat Permukiman 
Forkopimcam Pangarengan Kawal Pembersihan/Pemotongan Pohon di Jalan Raya Pangarengan – Sampang Respon Cepat Aduan Masyarakat 

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:38 WIB

Aliansi Wartawan Sampang Gelar NGOBAR di hadiri Kapolres Sampang dan Kasat Resnarkoba

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:26 WIB

INDODAX Bergabung dengan AFSI untuk Memperkuat Literasi Kripto yang Lebih Inklusif

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, AKBP Anang Hardiyanto, Kapolres Sampang Silaturahmi ke Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Maliky 

Senin, 26 Oktober 2026 - 12:37 WIB

Tanggap Kemarau Panjang, Polres Sampang Distribusikan 120 Ribu Liter Air Bersih

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:19 WIB

Visitasi Akreditasi MTs Darul Iman Bunten Timur Berjalan Lancar, Asesor Apresiasi Semangat Pendidikan di Pelosok Madura

Berita Terbaru