Liputanmadura.com (Riau) –
By: Wahyudi El Panggabean)
Masa depan pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan hari-hari ini. Indonesia yang lebih bersih atau Indonesia yang akan membusuk (Goenawan Mohamad_Budayawan).”Selasa 26 Agustus 2025
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KRONISME kemiskinan Riau adalah jeritan panjang di genggaman pemimpin bermental korup. Paling tidak, sejak seperempat abad belakangan. Sejak era reformasi menggelinding.
Sejak era kepemimpinan H. Saleh Djasit_militer terakhir di kursi Gubernur Riau_era kepemimpinan H.M.Rusli Zainal, era Gubernur Riau Anas Ma’mun (ketiganya divonis pengadilan sebagai terpidana korupsi). Seterusnya, era Gubernur Riau, Syamsuar hingga kini di era Gubernur Riau, Abdul Wahid, isu kemiskinan masih tetap dijadikan sebagai komoditas.
Kemiskinan hanya sebagai objek mengincar anggaran dengan kedok pengentasan lewat program sloganis yang dikemas rapi dibungkus sampul manipulasi.
Lihat saja, setiap tahun selalu muncul debut angka-angka untuk program strategis yang berujung pada pengentasan kemiskinan di Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Riau. Toh, realisasinya, selalu jauh dari harapan.
Kini, jabatan Gubernur Riau ada di tangan Abdul Wahid. Dengan potensi APBD Riau tahun ini sekitar Rp 9,2 Trilyun. Sementara kemiskinan masih bertengger di angka spektakuler: 460,96 ribu orang.
Angka-angka ini, sepertinya berkorelasi dengan isu tidak sedap, yang kini menerpa Abdul Wahid, di masa semester pertama kepemimpinannya.
Di usia jabatannya persis seumur jagung ini, dugaan korupsi tengah diarahkan ke Abdul Wahid. Tudingan itu, terlihat serius karena KPK menyebut, mereka sudah punya data.
Seperti viral diberitakan pers, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, menduga Abdul Wahid terseret kasus korupsi semasa berstatus Anggota Komisi XI DPR-RI.
Berdasarkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pers, Abdul Wahid bersama 41 orang Anggota Komisi XI DPR-RI (Priode 2019-2024) diduga menerima aliran dana CSR Bank Indonesia senilai Rp 25 miliar.
Perlu diingat dana CSR BI ini, seharusnya untuk bantuan bagi rakyat miskin. “Sungguh kejam, dana yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin justru mendarat di kantong-kantong pribadi para koruptor,” jelas mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji.
Nah, sat ini, KPK sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi ini. Kita tunggu, apakah Abdul Wahid, memiliki alibi. Atau justru, memperpanjang deretan penguasa bermental korup di Riau.
Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H.: Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC)
Penulis : Tim
Editor : Admin LM
Sumber Berita: Liputan Madura
Loading ...