Abah Etar : Prajurit TNI Aktif Seharusnya Kembali Ke Barak dan Fokus Pada Tugas Pokok Pertahanan Negara

- Penulis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 00:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liputanmadura.com (Jakarta) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara pengujian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Kamis (8/1/2026).

Agenda persidangan kali ini adalah penyampaian perbaikan permohonan oleh para pemohon dalam perkara Nomor 238/PUU-XXIII/2025.

Permohonan tersebut diajukan oleh delapan warga negara dengan latar belakang profesi beragam, mulai dari advokat, aparatur sipil negara, tenaga medis, hingga mahasiswa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Syamsul Jahidin tercatat sebagai Pemohon I, didampingi Ria Merryanti, Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, Yosephine Chrisan Eclesia Tamba, Achmad Azhari, Edy Rudyanto, dan Hapsari Indrawati.

Para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI yang dinilai memberi ruang terlalu luas bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Norma tersebut dianggap tidak memiliki pembatasan yang tegas, sehingga berpotensi mengaburkan garis pemisah antara ranah militer dan sipil.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Edy saat ditemui menyampaikan bahwa perbaikan permohonan tidak mengubah substansi gugatan.

Penyesuaian dilakukan terutama pada aspek redaksional, sistematika, serta penguatan argumentasi konstitusional, termasuk perbandingan norma Pasal 47 UU TNI dengan putusan-putusan MK sebelumnya terkait larangan rangkap jabatan pejabat negara.

Usai persidangan, Edy pria yang akrab disapa Abah Etar menegaskan bahwa semangat utama permohonan ini adalah mengembalikan profesionalisme TNI sesuai mandat konstitusi.

“Prajurit TNI aktif seharusnya kembali ke barak dan fokus pada tugas pokok pertahanan negara, ktika mereka ditempatkan di jabatan sipil tanpa batasan yang jelas, itu berpotensi merusak prinsip supremasi sipil dan menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer,” ungkap etar.

Penulis : Tim

Editor : Admin LM

Sumber Berita: Liputan Madura

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel liputanmadura.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

INDODAX Sebut Aplikasi Anti-Scam OJK Dapat Bantu Masyarakat Verifikasi Transaksi dan Sumber Informasi
CEO INDODAX Tekankan Ketahanan dan Kecepatan Respons Hadapi Dinamika Cyber Pandemic
Peluncuran Bulan Fintech Nasional 2026, INDODAX Tekankan Literasi dan Keamanan dalam Menjaga Aset Digital
Polri Ungkap 1.446 Kasus Curanmor dalam Dua Pekan, Kembalikan 471 Kendaraan kepada Pemilik
Bitcoin Kembali Menguat, INDODAX Soroti Sentimen Global dan Pertumbuhan Pasar Kripto Domestik
Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel
INDODAX Selesaikan Pemeriksaan Keamanan dan Mulai Pulihkan Layanan
INDODAX Ingatkan Pentingnya Verifikasi Kontak Resmi di Tengah Meningkatnya Risiko Keuangan Digital

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 03:52 WIB

INDODAX Sebut Aplikasi Anti-Scam OJK Dapat Bantu Masyarakat Verifikasi Transaksi dan Sumber Informasi

Kamis, 12 November 2026 - 11:44 WIB

CEO INDODAX Tekankan Ketahanan dan Kecepatan Respons Hadapi Dinamika Cyber Pandemic

Rabu, 11 November 2026 - 11:58 WIB

Peluncuran Bulan Fintech Nasional 2026, INDODAX Tekankan Literasi dan Keamanan dalam Menjaga Aset Digital

Selasa, 10 November 2026 - 05:19 WIB

Polri Ungkap 1.446 Kasus Curanmor dalam Dua Pekan, Kembalikan 471 Kendaraan kepada Pemilik

Kamis, 5 November 2026 - 10:13 WIB

Bitcoin Kembali Menguat, INDODAX Soroti Sentimen Global dan Pertumbuhan Pasar Kripto Domestik

Berita Terbaru